Rapat Paripurna DPRD Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Selasa (23/9/2025) menjadi momentum penting bagi fraksi-fraksi partai politik untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dua partai besar, PDI Perjuangan dan Golkar, tampil dengan sejumlah catatan strategis yang menyoroti aspek pembangunan daerah ke depan.

Akbar Haka, mewakili Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan apresiasi terhadap dokumen RPJMD yang dianggap telah selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Menurutnya, visi pembangunan Kukar harus diarahkan tidak hanya pada sektor pertanian dan sumber daya alam, melainkan juga pada pengembangan pariwisata dan industri ramah lingkungan.

“Visi ini harus menjadikan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang maju, sehat, dan berkelanjutan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujarnya dalam rapat pleno tersebut.

Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan. Akbar menilai, keterlibatan masyarakat akan memberikan kontribusi signifikan terhadap substansi RPJMD, sehingga kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.

Selain itu, PDIP menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang jelas serta evaluasi berkala atas program-program pembangunan. Hal ini, kata Akbar, untuk memastikan target-target yang sudah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana.

Di sisi lain, Mohammad Jamhari dari Fraksi Golkar lebih banyak menyoroti aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut bahwa persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kukar, meskipun data menunjukkan tren perbaikan.

“Pada tahun 2024, timbunan sampah mencapai lebih dari 1 juta ton dengan tingkat penanganan baru sekitar 57,94 persen. Angka ini menandakan perlunya langkah lebih serius agar pengelolaan sampah bisa lebih efisien dan ramah lingkungan,” terang Jamhari.

Fraksi Golkar juga menyoroti capaian positif pada sektor sanitasi. Dari data yang ada, akses sanitasi layak meningkat dari 68,37 persen pada 2020 menjadi 89,10 persen pada 2024. Namun demikian, menurutnya, tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan layanan tersebut agar merata di seluruh wilayah Kukar.

Selain itu, Jamhari menyinggung soal bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2029. Ia menilai pemerintah daerah harus segera menyiapkan langkah strategis berupa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, agar potensi demografi tidak justru berubah menjadi beban.

Baik PDIP maupun Golkar sama-sama menegaskan komitmen untuk mendukung pembahasan RPJMD 2025-2029. Keduanya berharap dokumen perencanaan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata.(adv)